Sampaikan LKPJ, Bupati Jepara: Peningkatan IPM Jadi Bukti Kemajuan Pembangunan
JEPARA— Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Jepara menunjukkan trend positif. Hal ini mencerminkan keberhasilan pembangunan berbagai sektor di Kota Ukir.
Hal itu disampaikan Bupati Jepara, Witiarso Utomo saat Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) di DPRD Jepara, Senin (24/3/2025).
Menurutnya capaian positif IPM ini tak hanya di atas kertas namun juga terkonfirmasi dari kondisi riil di lapangan.
“Pada 2024, IPM Jepara mencapai 74,32, meningkat 0,47 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di angka 73,85. Ini menjadi bukti nyata kemajuan pembangunan kita,” ujar Mas Wiwit.
Selain IPM, Bupati Witiarso juga menyoroti penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jepara. Ia menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan turun dari 6,61 persen pada 2023 menjadi 6,09 persen di tahun 2024.
“Angka kemiskinan kita menurun secara konsisten, dan ini merupakan hasil dari kerja keras bersama,” katanya.
Namun, ia tidak menutup mata terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi di Jepara. “Pada 2024, pertumbuhan ekonomi kita hanya mencapai 4,22 persen, lebih rendah dibandingkan 5,17 persen di tahun sebelumnya,” jelasnya.
Kendati demikian, ia merasa bersyukur karena ketimpangan pendapatan di Jepara tetap rendah dengan Gini Rasio 0,277. “Ini menempatkan Jepara sebagai kabupaten dengan Gini Rasio terendah di Jawa Tengah pada 2024,” tambah Witiarso.
Dalam laporannya, Witiarso menyampaikan bahwa sektor pendidikan terus menunjukkan hasil positif. “Dari 3.483 anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, sebanyak 3.156 anak sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan kesetaraan,” ungkapnya.
Sementara itu, di sektor kesehatan, Bupati menyoroti keberhasilan akreditasi rumah sakit rujukan. “Seluruh rumah sakit rujukan di Jepara, sebanyak enam rumah sakit, sudah 100 persen terakreditasi. Ini menunjukkan kualitas layanan kesehatan kita semakin baik,” katanya.
Dalam urusan infrastruktur, Witiarso menjelaskan bahwa kemantapan jalan di Kabupaten Jepara mencapai 88,18 persen.
“Dari total 854.027 kilometer jalan di wilayah Jepara, 753.109 kilometer di antaranya dalam kondisi mantap,” sebutnya.
Terkait ketertiban dan keamanan publik, Bupati juga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2024, terdapat enam pengaduan pelanggaran yang semuanya berhasil diselesaikan.
“Ini berarti persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (trantibum) mencapai 100 persen,” ujarnya dengan optimis.
Witiarso turut menyinggung soal pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan.
“Sebanyak 2.223 penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan/pengemis di luar panti telah 100 persen terpenuhi kebutuhan dasarnya,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kepedulian terhadap kelompok rentan ini akan terus menjadi prioritas dalam kebijakan sosial di Kabupaten Jepara.
“Kami akan memastikan bahwa tidak ada warga yang tertinggal dalam pembangunan,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Nasdem menyoroti persoalan infrastruktur lampu jalan dan rambu lalu lintas di Jalan Jepara-Keling yang belum terselesaikan. Menanggapi hal itu, Bupati Witiarso berjanji akan segera menindaklanjutinya.
“Kami akan segera menyelesaikan persoalan lampu jalan. Ini menjadi perhatian serius kami,” tegasnya.
Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, fokus utama pemerintah akan tertuju pada perbaikan infrastruktur jalan dan penerangan, terutama di kawasan wisata.
“Kami ingin memastikan kawasan wisata memiliki akses dan penerangan yang baik untuk mendukung peningkatan PAD,” tandasnya. (*)
