Tugas dan fungsi

Tugas dan Fungsi

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Asisten Administrasi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

  1. penyiapan bahan     pelaksanaan      kebijakan      di     bidang     protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
  2. penyiapan bahan     pengoordinasian    pelaksanaan     tugas    Perangkat Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;
  3. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan
  4. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten  Administrasi Umum yang berkaitan dengan
  • Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan terdiri atas Kelompok Jabatan
  • Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan tugas jabatan fugsionalnya juga melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya yang dikoordinasikan oleh Sub Koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi
  • Sub Koordinator, sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
    1. Sub Koordinator Protokol;
    2. Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan;
    3. Sub Koordinator Dokumentasi
  • Pelaksanaan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai tugas pokok dalam penetapan angka kredit, yang diperhitungkan sebagai unsur utama meliputi tugas pokok dan pengembangan
  • Tugas masing-masing sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati